Peninjauan Kembali (PK) Kepabeanan merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh Importir, Eksportir, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara kepabeanan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku, permohonan PK Kepabeanan hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, dan harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat serta memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Terdapat beberapa alasan fundamental yang dapat menjadi dasar pengajuan PK Kepabeanan. Antara lain, apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang baru diketahui setelah putusan dijatuhkan, atau apabila ditemukan bukti tertulis baru (novum) yang bersifat menentukan dan belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya. Selain itu, PK juga dapat diajukan apabila putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut, atau apabila terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum kepabeanan. Pengajuan PK Kepabeanan memiliki batasan waktu sesuai ketentuan UU Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya, dan harus diperhatikan dengan seksama agar tidak kehilangan hak untuk mengajukan upaya hukum ini.
Proses PK Kepabeanan diawali dengan pengajuan permohonan yang disertai memori PK, yang berisi uraian alasan dan argumentasi hukum kepabeanan secara rinci, mencakup aspek-aspek teknis seperti klasifikasi barang, penentuan nilai pabean, tarif kepabeanan, atau penetapan bea masuk yang menjadi obyek sengketa. Pihak lawan kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan melalui kontra memori PK dalam jangka waktu yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dan tanggapan dinyatakan lengkap, Pengadilan Pajak akan meneruskannya ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan diputus. Putusan Mahkamah Agung atas permohonan PK Kepabeanan bersifat final dan mengikat.
Advotax menyediakan pendampingan profesional yang mendalam bagi Importir, Eksportir, atau pihak lain yang berkepentingan dalam menghadapi proses PK Kepabeanan. Mengingat sifat upaya hukum ini yang spesifik dan terbatas, Advotax membantu melakukan telaah menyeluruh terhadap putusan Pengadilan Pajak untuk mengidentifikasi celah hukum kepabeanan atau novum yang relevan, menyusun memori PK dengan argumentasi hukum kepabeanan yang tajam dan terstruktur, serta memastikan kelengkapan syarat formal pengajuan sesuai UU Kepabeanan dan peraturan pelaksanaannya. Melalui pengalaman dan pemahaman teknis kepabeanan yang dimiliki, Advotax berupaya mengawal agar setiap alasan pengajuan PK Kepabeanan tersampaikan secara optimal demi memperjuangkan hak dan kepentingan klien di tingkat upaya hukum tertinggi.
