Sumber foto: Julia Taubitz.
Audit cukai bukan pemeriksaan fisik barang pada satu waktu tertentu. Audit dilakukan untuk menguji kepatuhan pihak yang menjalankan kegiatan di bidang cukai melalui laporan keuangan, pembukuan, dokumen usaha, data elektronik, dokumen cukai, dan apabila diperlukan sediaan barang kena cukai.
Karena itu, audit dapat menjangkau lebih dari sekadar jumlah pita cukai atau stok di gudang. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang memperoleh pembebasan perlu dapat menjelaskan hubungan antara produksi atau pemasukan barang, dokumen cukai, mutasi persediaan, pembayaran cukai, pengeluaran barang, serta pembukuan usaha.
Kerangka audit cukai saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
Audit Cukai dan Kedudukan Auditee
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memberikan wewenang kepada pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan audit cukai terhadap pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Cukai.
Pihak yang diaudit disebut Auditee. Dalam audit cukai, istilah ini lebih tepat digunakan daripada Wajib Pajak karena sumber kewajibannya adalah ketentuan cukai, bukan semata-mata kewajiban perpajakan umum.
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai mewajibkan Auditee memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga dan peralatan, serta menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dokumen dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kewajiban tersebut termasuk penyediaan data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai.
Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Cukai menegaskan bahwa dokumen dan data elektronik tersebut perlu disimpan di Indonesia selama 10 tahun agar dapat tersedia apabila dilakukan audit. Masa simpan ini menunjukkan bahwa audit cukai dapat menilai kepatuhan berdasarkan jejak dokumen jangka panjang, terutama apabila terdapat transaksi, fasilitas, atau mutasi barang yang perlu ditelusuri kembali.
PMK Nomor 114 Tahun 2024 membedakan Audit Umum, Audit Khusus, dan Audit Investigasi. Audit Umum menguji tingkat kepatuhan secara menyeluruh. Audit Khusus berfokus pada ruang lingkup tertentu, misalnya penggunaan fasilitas, jenis barang kena cukai, pemesanan pita cukai, mutasi persediaan, atau transaksi tertentu. Audit Investigasi dilakukan dalam kondisi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dan memiliki karakter penanganan yang berbeda.
Audit cukai berfokus pada keterlacakan. Dokumen produksi, pemesanan pita cukai, dokumen pengeluaran, mutasi persediaan, pembukuan, dan data elektronik harus menjelaskan alur barang yang sama.
PMK Nomor 114 Tahun 2024 pada prinsipnya menetapkan periode audit paling lama 21 bulan terakhir sebelum surat tugas audit ditandatangani. Dalam kondisi tertentu yang diatur peraturan, periode tersebut dapat diperpanjang hingga paling lama 10 tahun. Karena itu, Auditee tidak cukup menyimpan data agregat; dokumen perlu dapat ditelusuri kembali pada tingkat transaksi dan mutasi barang.
Dari Surat Tugas sampai Laporan Hasil Audit
Audit dimulai melalui Surat Tugas Audit. Setelah menerima surat tersebut, Auditee perlu mengidentifikasi tim audit, jenis audit, periode audit, lokasi kegiatan, dan ruang lingkup pengujian. Informasi ini menentukan data yang perlu diamankan dan personel yang perlu dilibatkan.
Auditee sebaiknya menunjuk satu koordinator untuk mengelola permintaan data, menyimpan daftar dokumen yang diserahkan, dan mengatur penjelasan dari fungsi produksi, gudang, kepabeanan dan cukai, keuangan, penjualan, serta legal. Jawaban yang saling bertentangan antara fungsi internal dapat memperbesar keraguan tim audit terhadap catatan Auditee.
Dalam industri hasil tembakau, pengujian dapat mencakup produksi, pemesanan dan pelekatan pita cukai, persediaan barang kena cukai, pemusnahan, pengembalian, penjualan, serta pengeluaran barang dari pabrik atau tempat penyimpanan. Dalam industri minuman mengandung etil alkohol, tim audit dapat meneliti pemasukan bahan, proses produksi, kadar alkohol, pemesanan pita cukai, persediaan, pengeluaran, dan dokumen perdagangan. Pada produk hasil pengolahan tembakau lainnya, fokus audit perlu disesuaikan dengan karakter barang, izin, serta mekanisme pelunasan cukai yang berlaku.
PER-2/BC/2025 mengatur tata laksana audit, termasuk Daftar Temuan Sementara, tanggapan Auditee, Pembahasan Akhir, Berita Acara Hasil Audit, Laporan Hasil Audit, dan penetapan atau surat tindak lanjut hasil audit.
Daftar Temuan Sementara bukan penetapan akhir. Dokumen tersebut memberi kesempatan kepada Auditee untuk memahami temuan sementara dan menyerahkan data yang belum dipertimbangkan. Jika terdapat temuan yang tidak disetujui, Tim Audit dan Auditee melakukan Pembahasan Akhir. Pembahasan tersebut tidak seharusnya diperlakukan sebagai forum untuk menyampaikan pernyataan umum. Posisi Auditee perlu didukung rekonsiliasi mutasi barang, dokumen cukai, pembukuan, serta bukti fisik atau elektronik yang relevan.
Apabila Auditee menerima seluruh temuan dalam Daftar Temuan Sementara, Berita Acara Hasil Audit dapat dibuat tanpa Pembahasan Akhir. Setelah proses tersebut, hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit atau LHA. LHA menjadi dasar penerbitan penetapan atau surat tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan.
Dokumen yang Menentukan dan Contoh Penerapan
Audit cukai biasanya dimulai dari dokumen cukai, tetapi tidak berakhir di sana. Data dokumen cukai perlu direkonsiliasi dengan laporan produksi, pembelian bahan, kartu persediaan, sistem ERP, laporan penjualan, bukti pengeluaran, dan laporan keuangan.
Untuk pengusaha pabrik, dokumen penting dapat mencakup izin, daftar mesin, laporan produksi, laporan pemakaian bahan, laporan hasil produksi, dokumen pemesanan pita cukai, bukti pelekatan pita cukai, kartu persediaan, dokumen pengeluaran barang kena cukai, dokumen pemusnahan atau pengembalian, serta pembukuan. Untuk importir barang kena cukai, dokumen impor, bukti pelunasan, dokumen pengangkutan, persediaan, dan penjualan menjadi bagian penting dari alur pembuktian.
Contoh pertama: PT Tembakau Sentosa adalah pengusaha pabrik hasil tembakau. Dalam audit, Tim Audit menemukan perbedaan antara laporan hasil produksi, jumlah pita cukai yang dipesan, dan stok barang jadi pada akhir periode. PT Tembakau Sentosa menjelaskan bahwa selisih tersebut berasal dari barang rusak dalam proses produksi dan pengembalian barang dari distributor.
Penjelasan tersebut tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Auditee perlu menunjukkan laporan produksi, standar kehilangan bahan, berita acara barang rusak, dokumen pengembalian, mutasi persediaan, serta perlakuan atas pita cukai yang berkaitan. Jika dokumen tidak menunjukkan alur yang konsisten, temuan dapat berkembang menjadi koreksi atas jumlah barang kena cukai atau pelunasan cukai.
Contoh kedua: PT Minuman Nusantara memiliki tempat penyimpanan minuman mengandung etil alkohol. Audit mempertanyakan selisih antara penerimaan barang, persediaan sistem, dan jumlah barang yang tercatat telah dikeluarkan kepada pembeli. Sebagian barang diklaim mengalami kerusakan akibat gangguan suhu gudang.
Auditee perlu membuktikan penerimaan barang, kartu stok, dokumen pengeluaran, laporan kerusakan, berita acara, dokumentasi barang, persetujuan atau pelaporan yang disyaratkan, serta dampaknya terhadap cukai. Audit akan menilai apakah kerusakan itu benar terjadi, kapan terjadi, berapa jumlahnya, dan apakah penanganannya sesuai prosedur cukai.
Contoh ketiga: Pengguna barang kena cukai memperoleh fasilitas pembebasan untuk penggunaan tertentu. Dalam audit, Tim Audit meminta bukti bahwa barang kena cukai benar-benar digunakan sesuai tujuan pembebasan. Penerima fasilitas perlu menunjukkan izin atau keputusan pembebasan, dokumen penerimaan barang, catatan penggunaan, bukti proses kegiatan, persediaan, serta dokumen pertanggungjawaban fasilitas.
Fasilitas pembebasan tidak cukup dibuktikan dengan keputusan awal. Auditee harus dapat menunjukkan penggunaan barang sesuai tujuan fasilitas. Barang yang dialihkan, digunakan di luar tujuan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan berisiko menimbulkan kewajiban pelunasan cukai dan konsekuensi administratif lain.
Audit cukai juga perlu dipisahkan dari kewajiban PPN dan Pajak Penghasilan. Audit cukai terutama menguji kepatuhan di bidang cukai. Namun, hasil audit dapat memengaruhi pembukuan, harga pokok penjualan, persediaan, serta penghitungan pajak lainnya. Jika koreksi audit menunjukkan terdapat pengeluaran barang yang belum tercatat, Auditee perlu menilai secara terpisah dampaknya terhadap PPN, PPh, dan pelaporan perpajakan. Penyelesaian aspek cukai tidak otomatis menyelesaikan seluruh implikasi pajak.
Titik rawan audit biasanya muncul saat data produksi, persediaan, dokumen cukai, dan pembukuan tidak dapat direkonsiliasi. Masalah yang sama dapat terjadi ketika data tersedia dalam beberapa sistem tetapi kode barang, satuan, tanggal mutasi, atau status barang tidak konsisten. Pengendalian internal harus memungkinkan Auditee menjelaskan setiap perubahan posisi barang dari pemasukan sampai pengeluaran atau penggunaan akhir.
Audit cukai tidak dapat ditangani hanya dengan mengumpulkan dokumen ketika Surat Tugas Audit diterima. Kepatuhan dibentuk dari pencatatan yang berjalan, pelaporan yang tepat waktu, dan pengendalian persediaan yang dapat diuji. Ketika terdapat perbedaan atau kesalahan, Auditee perlu menilai fakta dan dokumen yang tersedia sebelum menyampaikan posisi kepada Tim Audit.
Artikel ini disusun berdasarkan Undang-Undang Cukai, PMK Nomor 114 Tahun 2024, PER-2/BC/2025, dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal publikasi. Penerapan pada kasus tertentu perlu ditelaah berdasarkan jenis barang kena cukai, status Auditee, periode audit, dokumen, dan fakta kegiatan yang relevan.