Sumber foto: CHUTTERSNAP.
Audit kepabeanan bukan sekadar pemeriksaan atas dokumen impor atau ekspor pada saat barang diberitahukan kepada Bea dan Cukai. Audit dilakukan setelahnya untuk menguji tingkat kepatuhan pihak yang diaudit terhadap ketentuan kepabeanan, berdasarkan pembukuan, dokumen usaha, data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan, dan dalam keadaan tertentu sediaan barang.
Bagi importir, eksportir, pengusaha di Kawasan Berikat, Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, pelaku usaha KEK, penerima fasilitas KITE, maupun pihak lain yang memiliki kewajiban kepabeanan, audit dapat menyentuh periode transaksi yang panjang. Isunya tidak hanya klasifikasi barang atau nilai pabean, tetapi juga asal barang, penggunaan fasilitas, mutasi persediaan, pembukuan, dan kesesuaian antara dokumen komersial dengan pemberitahuan pabean.
Ketentuan audit yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2024 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, yang berlaku sejak 1 Maret 2025, serta Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2025 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
Audit Kepabeanan dalam Pengawasan Bea dan Cukai
Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang. Pihak yang diaudit dalam ketentuan ini disebut Auditee.
Pasal 3 PMK Nomor 114 Tahun 2024 menetapkan bahwa audit kepabeanan bertujuan menguji tingkat kepatuhan Auditee atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dengan kata lain, audit tidak semata-mata berorientasi pada penemuan kekurangan pembayaran bea masuk. Pengujian dapat pula berkaitan dengan ketepatan penggunaan fasilitas, tata kelola persediaan, kebenaran dokumen, pemenuhan prosedur, dan kepatuhan administratif.
PMK Nomor 114 Tahun 2024 mengatur tiga jenis audit: Audit Umum, Audit Khusus, dan Audit Investigasi. Audit Umum dilakukan untuk menguji kepatuhan secara menyeluruh. Audit Khusus dilakukan terhadap ruang lingkup tertentu, misalnya fasilitas, jenis barang, atau transaksi tertentu. Audit Investigasi dilakukan dalam kondisi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tertentu dan memiliki karakter penanganan yang berbeda.
Audit kepabeanan tidak sama dengan penelitian ulang atau pemeriksaan fisik pada saat impor. Audit menilai kepatuhan berdasarkan rangkaian data dan dokumen dalam periode audit, sehingga pembukuan dan penelusuran barang sering menjadi pusat pengujian.
Pasal 5 PMK Nomor 114 Tahun 2024 mengatur periode audit. Periode tersebut pada prinsipnya paling lama 21 bulan terakhir sebelum surat tugas audit ditandatangani, dengan ketentuan khusus untuk kondisi yang diatur dalam peraturan. Penentuan periode ini perlu diperhatikan sejak awal karena menentukan ketersediaan dokumen, data elektronik, dan rekonsiliasi persediaan yang harus disiapkan Auditee.
PMK Nomor 114 Tahun 2024 menggantikan PMK Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan PMK Nomor 258/PMK.04/2016 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai. Sementara itu, PER-2/BC/2025 mencabut sejumlah peraturan teknis sebelumnya, termasuk PER-35/BC/2017 tentang Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.
Dari Surat Tugas sampai Laporan Hasil Audit
Pelaksanaan audit dimulai dengan Surat Tugas Audit. Pada tahap awal, Auditee perlu membaca identitas tim audit, jenis audit, periode audit, serta ruang lingkup yang dicantumkan dalam surat tugas dan komunikasi resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Auditee wajib memberikan akses dan bantuan yang diperlukan dalam pelaksanaan audit sesuai ketentuan. Dalam praktik, hal ini dapat mencakup penyediaan pembukuan, kontrak, invoice, purchase order, bukti pembayaran, dokumen pengangkutan, dokumen kepabeanan, data persediaan, data produksi, sistem informasi, dan penjelasan dari personel yang memahami transaksi.
Untuk importir biasa, fokus pengujian dapat mencakup nilai pabean, klasifikasi tarif, pembebanan bea masuk, asal barang, penggunaan preferensi tarif, dan kebenaran pemberitahuan impor. Untuk pengguna fasilitas, fokus dapat diperluas kepada realisasi penggunaan barang, pertanggungjawaban fasilitas, sediaan barang, proses produksi, pemusnahan, subkontrak, dan pengeluaran barang.
Bagi Auditee yang menjalankan pembukuan secara elektronik, data bukan hanya berarti laporan dalam format PDF. Tim audit dapat membutuhkan general ledger, kartu persediaan, daftar aset, mutasi barang, data ERP, sales order, purchase order, dan data pendukung lain dalam format yang dapat diuji. Perbedaan antara data sistem, pembukuan, dan dokumen pabean sering menjadi titik awal pertanyaan audit.
PER-2/BC/2025 mengatur tata laksana pelaksanaan audit, termasuk penyampaian Daftar Temuan Sementara, penerimaan tanggapan Auditee, pembahasan akhir, Berita Acara Pembahasan Akhir, Laporan Hasil Audit, serta penetapan dan surat tindak lanjut hasil audit.
Daftar Temuan Sementara bukan penetapan akhir. Dokumen ini memberi ruang bagi Auditee untuk memahami posisi sementara tim audit dan menyerahkan bukti atau penjelasan yang mungkin belum dipertimbangkan. Tanggapan sebaiknya tidak hanya menyatakan keberatan. Auditee perlu menjelaskan fakta, dasar klasifikasi atau nilai, alur barang, dasar fasilitas, serta merujuk dokumen yang dapat diverifikasi.
Setelah pembahasan akhir, hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit atau LHA. Pasal 28 PMK Nomor 114 Tahun 2024 mengatur bahwa hasil audit dituangkan dalam LHA dan ditandatangani oleh Tim Audit sesuai kewenangannya. Pasal 30 menegaskan bahwa tim audit bertanggung jawab atas kesimpulan dan/atau rekomendasi yang dituangkan dalam LHA berdasarkan pengujian terhadap data audit, contoh sediaan barang, dan informasi lain yang diserahkan Auditee atau dimiliki tim audit.
LHA menjadi dasar penetapan atau surat tindak lanjut hasil audit. Karena itu, bukti yang tidak disampaikan atau tidak dijelaskan secara memadai pada tahap audit dapat menyulitkan Auditee ketika kemudian menghadapi penetapan atau sengketa.
Dokumen yang Menentukan dan Contoh Penerapan
Dokumen kepabeanan harus dibaca bersama dokumen komersial dan pembukuan. Pemberitahuan Impor Barang, invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, bukti pembayaran, kontrak jual beli, purchase order, dan pembukuan harus menjelaskan transaksi yang sama.
Untuk fasilitas Kawasan Berikat, KEK, KPBPB, atau KITE, Auditee perlu dapat menelusuri arus barang sejak pemasukan hingga penggunaan, produksi, pengeluaran, atau pertanggungjawaban fasilitas. IT inventory yang hanya sesuai secara total tetapi tidak dapat ditelusuri pada level dokumen dapat menimbulkan masalah ketika audit menguji mutasi tertentu.
Contoh pertama: PT Komponen Asia mengimpor komponen elektronik dan menggunakan tarif preferensi berdasarkan surat keterangan asal. Dalam audit, tim Bea dan Cukai menemukan bahwa uraian barang pada invoice pemasok, spesifikasi teknis, dan kode pos tarif dalam Pemberitahuan Impor Barang tidak sepenuhnya sejalan.
PT Komponen Asia tidak cukup menjelaskan bahwa barang berasal dari negara mitra perjanjian perdagangan. Auditee perlu menunjukkan spesifikasi produk, klasifikasi tarif yang digunakan, surat keterangan asal, kontrak pembelian, korespondensi dengan pemasok, dan alasan teknis atas klasifikasi yang dipilih. Jika terdapat perubahan spesifikasi atau kesalahan uraian, penjelasan harus membedakan kesalahan administratif dari kesalahan yang memengaruhi klasifikasi, tarif, atau preferensi.
Contoh kedua: PT Garmen Mandiri, penerima fasilitas Kawasan Berikat, menerima bahan baku kain impor untuk proses produksi ekspor. Audit menemukan selisih antara mutasi pada IT inventory dan jumlah bahan yang tercantum dalam laporan produksi. Sebagian bahan juga digunakan untuk sampel dan barang rusak.
Dalam kondisi ini, Auditee perlu menunjukkan rekonsiliasi bahan baku, kartu persediaan, laporan produksi, bukti pemakaian bahan, berita acara barang rusak atau pemusnahan, data sampel, dan dokumen pengeluaran barang. Penjelasan bahwa selisih berasal dari waste atau scrap perlu didukung standar pemakaian bahan, catatan produksi, serta prosedur internal yang konsisten.
Contoh ketiga: PT Mesin Presisi memperoleh fasilitas KITE atas bahan dan komponen yang digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Tim audit meminta penjelasan atas sebagian bahan yang dikirim kepada penerima subkontrak. PT Mesin Presisi perlu menunjukkan perjanjian subkontrak, dokumen pengiriman, penerimaan kembali hasil pekerjaan, pemakaian bahan dalam produk ekspor, dan pelaporan fasilitas yang sesuai.
Dalam transaksi fasilitas, pembuktian tidak berhenti pada adanya izin. Auditee perlu menunjukkan bahwa barang benar-benar digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai tujuan fasilitas. Ketidaksesuaian antara kontrak, dokumen pengiriman, mutasi persediaan, dan realisasi ekspor dapat berujung pada koreksi fasilitas serta kewajiban pelunasan pungutan.
Titik rawan audit kepabeanan sering berada pada hubungan antara dokumen. Importir dapat memiliki invoice dan Pemberitahuan Impor Barang yang benar secara terpisah, tetapi gagal menunjukkan hubungan yang konsisten dengan bukti pembayaran atau data persediaan. Pengguna fasilitas dapat memiliki IT inventory, tetapi tidak dapat menjelaskan selisih antara sistem, laporan produksi, dan fisik barang.
Aspek PPN, Pajak Penghasilan, dan kepabeanan juga perlu dibedakan. Audit kepabeanan terutama menguji kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan. Namun, penetapan hasil audit dapat memengaruhi PPN atau Pajak Penghasilan dalam rangka impor. Di sisi lain, Faktur Pajak, Pajak Masukan, dan SPT PPN memiliki rezim administrasi perpajakan sendiri. Auditee tidak sebaiknya menganggap penyelesaian satu aspek otomatis menyelesaikan aspek lain tanpa melihat dasar hukum masing-masing.
Audit kepabeanan bukan sekadar proses menyerahkan dokumen. Auditee perlu memahami transaksi, menetapkan koordinator internal, menjaga log permintaan data, dan memastikan bahwa jawaban dari fungsi logistik, perdagangan, keuangan, produksi, dan legal menggambarkan fakta yang sama.
Artikel ini disusun berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, PMK Nomor 104 Tahun 2024, PMK Nomor 114 Tahun 2024, PER-2/BC/2025, dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal publikasi. Penerapan pada kasus tertentu perlu ditelaah berdasarkan jenis audit, periode, fasilitas, dokumen, dan fakta transaksi yang relevan.